Senin, 06 Mei 2013

Model Pembangunan – Gizi dan Kesehatan Untuk Menunjang Revitalisasi Posyandu


Sebagai dampak dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Revitalisasi Posyandu Nomor : 411.3/536/SJ tertanggal 3 Maret 1999, ada beberapa Pemerintah Daerah, Lembaga Donor dan LSM menyediakan anggaran guna mendukung Revitalisasi Posyandu penggunaannya dikoordinasikan.

Bidan desa melakukan pendataan sasaran dengan mengisi formulir daftar keluarga miskin, kemudian membuat rencana pelaksanaan kegiatan PMT tingkat desa berdasarkan jumlah sasaran.  Puskesmas melakukan pengecekan data sasaran PMT yang dilaporkan oleh bidan desa, kemudian membuat rencana pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan dengan unit kos Rp1000 / hari untuk anak dan Rp1250 / hari untuk ibu.

Dalam kehidupan manusia modern saat ini, kedudukan dan peranan perencanaan sedemikian pentingnya, sehingga perlu berbagai aturan.  Luasnya pengertian gizi dan kesehatan dalam pembangunan  menuntut semua lapisan masyarakat untuk aktif memikirkan bagaimana revitalisasi Posyandu agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi pokok Posyandu sebagai pemantau pertumbuhan anak Balita.  Pembangunan gizi dan kesehatan berazaskan moralitas dan peri kemanusiaan maka tidak sepantasnya program revitalisasi menjadi ‘proyek’ yang diperebutkan.  Oleh karena itu perlu rumusan bentuk model revitalisasi Posyandu yang berazaskan kemanusiaan.  ADB Nutrition and development Series No.3 (2001) telah memberikan arah sebagai berikut :
  • Make a Start
Marilah revitalisasi Posyandu dimulai dengan niat suci, dan dikerjakan dengan benar.  Keluarga miskin sebagai kelompok sasaran program sudah saatnya dijadikan sebagai ‘subyek pembangunan’ gizi dan kesehatan, bukan lagi sebagai ‘obyek dari program’ ataupun proyek.

  • Make a Malnutrition Visible
Masih ada 100 juta rakyat Indonesia yang hidup sebagai orang miskin dan kurang gizi.  Dari 100 juta ada 40 juta orang yang hidup dalam kebodohan dan akrab dengan penyakit.  Untuk itu empat masalah gizi utama di Indonesia,  yaitu : kurang vitamin A (KVA), Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI), Anemia gizi besi (AGB), dan Kurang energi Protein (KEP) perlu dikenalkan kepada seluruh pemimpin mulai dari lurah sampai dengan Presiden, termasuk kepada seluruh anggota DPR dan DPRD (khususnya Komisi VII).  Berdasarkan hal tersebut maka revitalisasi Posyandu

  • Do No Harm
Dalam melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang Revitalisasi Posyandu jangan sampai terjadi ‘salah menjelaskan’ kepada penentu kebijakan.  Dalam tahap ini perlu dihilangkan kebiasaan menggunakan slogan kosong, sehingga data kegiatan Posyandu yang paling efisien dan efektif perlu ditunjukkan sebagai bukti nyata pentingnya kegiatan revitalisasi Posyandu.  Selain itu dalam membangun gizi mau tidak mau harus ada orang / kelompok orang se-profesi (profesional) yang bekerja keras untuk mengenalkan pentingnya program gizi dan kesehatan.  Untuk itu diperlukan kerjasama dengan instansi riset dan teknologi, universitas, dan badan badan dunia yang menangani masalah pembangunan gizi dan kesehatan.

  • Build the Case
Dimulai dengan mencari teman atau mitra untuk melakukan revitalisasi Posyandu.  Pada umumnya para pejabat di daerah di Indonesia belum paham betul tentang pentingnya ‘revitalisasi Posyandu’.  Banyak cara untuk mengenalkan pentingnya ‘revitalisasi Posyandu’ kepada para penentu kebijakan sehingga kegiatan ini mendapat perhatian dan dukungan dana yang memadai.  Salah satu cara ‘ampuh’ untuk membuat orang lain tahu tentang pembangunan gizi dan kesehatan khususnya revitalisasi Posyandu adalah dengan membuat buku atau menulis di koran, atau mass media lain.

  • Learn from the Process
Tahap terakhir dari upaya pelaksanaan pembangunan gizi dan kesehatan khususnya revitalisasi Posyandu ini memerlukan renungan berbagai pihak yang terlibat program secara langsung.  Renungan ini berupaya untuk menemukan bentuk paling ideal sesuai dengan kondisi lokal, sehingga revitalisasi posyandu berjalan dengan efektif dan efisien.

Posyandu merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang umumnya terjadi di perdesaan, misalnya (a) Kesenjangan geografis dalam memperoleh pelayanan KIA; (b) Kesenjangan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak serta perilaku hidup bersih dan sehat ; (c) Kesenjangan sosiobudaya antara petugas kesehatan dan masyarakat yang dilayaninya ; (d) Kesenjangan ekonomi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dengan tarif yang murah dan bahkan gratis yang semuanya untuk menunjang kelangsungan hidup anak.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dalam Lingkaran Kami